Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP terlibat bentrok dengan seratusan orang di Kampung Bakom Rt 1/4, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cilerungsi, Bogor. Bentrok terjadi ketika puluhan Satpol PP akan mengeksekusi lahan sekira empat hektar di kawasan tersebut, Senin (19/7). Aksi dorong dan lempar batu mewarnai eksekusi ini.
Akibat bentrok ini seorang satpam mengalami luka berat di kepala. Sementara itu, puluhan orang lainnya mengalami luka ringan akibat lemparan batu.

Kompol M Arafat Enannie, penyidik di Unit II Direktorat II Reserse Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, diancam lima tahun penjara karena diduga menerima uang dari Gayus HP Tambunan. "Terdakwa diancam lima tahun penjara," kata anggota Tim Jaksa Penuntut Umum, Yuni D, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/7).
Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, meminta maaf kepada pengurus partainya, karena beberapa minggu belakangan lebih banyak mengurus hal pribadi. "Saya meminta maaf pada seluruh keluarga besar PBB bahwa beberapa minggu terakhir waktu saya tersita untuk menghadapi masalah pribadi saya sendiri," katanya, saat pelantikan Fungsionaris DPP PBB 2010, Jakarta, Sabtu (17/7).
Pemerintah dinilai seperti pemadam kebakaran yang hanya melakukan operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam diskusi bertajuk 'Sembako Melejit, Rakyat Menjerit' di Warung Daun Cikini yang diadakan Radio Trijaya, Sabtu (17/6). "Pemerintah perlu menyusun suatu strategi untuk merespon dan mengantisipasi kenaikan harga. Tidak hanya melakukan operasi pasar yang sifatnya hanya shock therapy dan cuma menjadi pemadam kebakaran. Di mana antisipasi dan responnya ?" ujar Hendri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Polri belum berhasil menjadi institusi yang lebih akuntabel kepada masyarakat. Sebab, dalih Polri bahwa rekening gendut perwira salah satunya bersumber dari hasil penghasilan keluarga terkait investasi, dirasa janggal. Apalagi, rekening para perwira tinggi itu mencapai miliaran hingga triliunan rupiah.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengawalan pejabat negara. Andrinof menilai, pengawalan bagi para pejabat saat ini cenderung berlebihan. Ia mengamati, pengawalan yang sangat ketat pun diberlakukan bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
